Call Us ! +62 21 572 2077|contactus@msplawfirm.co.id

Refleksi Sepuluh Tahun Perjalanan UU No. 12 Tahun 2011

Tiga kriteria peraturan perundang-undangan.

Oleh: Ady Thea DA

Hukumonline

Genap sudah UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berusia sepuluh tahun sejak diterbitkan 12 Agustus 2011. Undang-Undang ini menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan di berbagai level mulai dari Pusat hingga ke desa-desa. Tahun lalu, DPR dan Pemerintah merevisi sebagian isi Undang-Undang ini, melalui UU No. 15 Tahun 2019.

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, menceritakan UU No.12 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 2004. […]

3 Pelajaran Penting Kasus Akidi Tio dalam Konteks Keuangan Publik

Pemerintah bisa menerima hibah dari masyarakat, tapi semua penerimaan dan pengeluaran harus menggunakan mekanisme APBN/APBD.

Oleh: Ady Thea DA

Dosen FH UI, Dian Puji Nugraha Simatupang saat diskusi daring bertajuk ‘Akidi Tio, Hoaks, dan Potensi Korupsi Pada Pemberian dan Pengelolaan Hibah’ yang diselenggarakan STHI Jentera, Selasa (10/8/2021). Foto: ADI

Kasus sumbangan dana Hibah dari keluarga (alm) Akidi Tio yang rencananya akan digunakan untuk membantu pemerintah menangani Covid-19 di Sumatera Selatan berujung polemik. Ternyata bilyet giro yang diberikan sebesar Rp2 […]

KPK Beri Penjelasan Perjalanan Dinas Pegawai Dapat Ditanggung Panitia

Tak lepas dari peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) per 1 Juni 2020.

Oleh: Mochamad Januar Rizki

Gedung KPK. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal perjalanan dinas pegawainya dapat ditanggung oleh panitia penyelenggara berdasarkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021. Hal ini tak lepas dari peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) per 1 Juni 2020.

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dengan beralihnya status kepegawaian KPK menjadi ASN per 1 Juni 2021, KPK […]

Pandangan 3 Dosen Hukum Pidana Terkait Polemik Donasi Keluarga Akidi Tio

Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 bisa diterapkan, tetapi kasus donasi/sumbangan sebesar Rp2 triliun ini dinilai belum memenuhi unsur “dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat”. Para pakar hukum terbelah memandang unsur “dapat menerbitkan keonaran” yakni sebagai delik formil dan delik materil.

Oleh: Agus Sahbani

Ilustrasi berita bohong. Hol

Sumbangan dana hibah senilai Rp 2 Triliun dari anak pengusaha Akidi Tio (Alm) terus menjadi perbincangan. Terutama setelah penyidik Polda Sumatera Selatan meminta keterangan lima orang yakni anak Akidi Tio, […]

24 Calon Hakim Agung Akan Ikuti Seleksi Wawancara

Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan Mahkamah Agung (MA) untuk mengisi posisi 13 hakim agung yang kosong.

Oleh: Aida Mardatillah

Ilustrasi: HOL

Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 24 orang calon hakim agung dinyatakan masuk mengikuti seleksi wawancara yang akan dilaksanakan pada selasa hingga sabtu (3-7 Agustus) di Kantor Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat. 24 orang tersebut lulus seleksi kesehatan dan kepribadian dari 45 orang calon hakim agung lainnya. Para CHA tersebut telah menjalani seleksi kesehatan pada Senin-Selasa, […]

Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara di Kasus Bansos

Kuasa hukum Juliari menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan keterangan saksi.

Oleh: Mochamad Januar Rizki

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7). Foto: RES

Persidangan korupsi bantuan sosial Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara telah memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/7) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. […]

Presiden Perpanjang PPKM Level 4 dengan Penyesuaian Sejumlah Sektor

Meskipun ada tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19, Presiden mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini dan tetap waspada menghadapi varian delta yang sangat menular.
Oleh: Agus Sahbani

Presiden Joko Widodo. Foto: setkab.go.id

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika […]

Kalangan Parlemen Kritik Pemerintah Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan

Penerbitan PP 75/2021 penegasan bahwa kekuasaan telah masuk dan berpotensi mengganggu independensi perguruan tinggi.
Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro kembali menjadi sorotan publik setelah terbitnya PP No.75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang mengubah/merevisi PP No.68 Tahun 2013. Sebelumnya, dalam Pasal 35 huruf c PP 68/2013 melarang rektor dan wakil rektor rangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN/BUMD/Swasta. Namun, Pasal 39 PP 75 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021 ini mengubah kata “pejabat” […]

Menyoal Vonis Ringan Pelaku Korupsi oleh Pejabat Publik

Keringanan vonis kejahatan korupsi diduga terjadi karena pelakunya berasal dari institusi penegak hukum.

Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitu sebagian besar pandangan publik terhadap penegakan hukum Indonesia. Berbagai kasus yang menjerat masyarakat lemah hukum tegak dan kaku. Sementara, saat pejabat tinggi publik atau tokoh berpengaruh lingkaran kekuasaan hukum seakan-akan lemah. Sehingga, bukan hal aneh terdapat krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Terdapat berbagai kasus yang putusan pengadilannya menyayat hati publik. Misalnya, seorang nenek berumur 92 […]

Spesial Edukasi Hukum: Pertanahan & Properti, Bisnis, Kekayaan Intelektual, dan Teknologi

Mulai dari mengurus sertifikat tanah warisan, pembuktian dalam praktik kartel dan monopoli hingga bisakah dijerat UU Pornografi jika mengirim voice note mesum turut dibahas Klinik Hukumonline.

Oleh: Tim Hukumonline

Hukumonline

Dalam rangka merayakan ulang tahun Hukumonline ke-21, Klinik Hukumonline yang senantiasa konsisten mewujudkan masyarakat agar semakin #MelekHukum turut memberikan kontribusi dengan menerbitkan sejumlah 32 artikel yang dipublikasikan dalam waktu 8 hari berturut-turut dengan mengangkat pembahasan kategori hukum tertentu.

Melalui artikel Part II ini, berikut ini kami rangkum khusus untuk kamu, 16 artikel spesial […]

Translate »
error: Content is protected !!