Call Us ! +62 21 572 2077|contactus@msplawfirm.co.id

Ini Respons KPK Soal Hasil Audit BPK atas Kinerja Pencegahan

Sesuai amanah UU, KPK akan terus mengintensifkan pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan segenap mitra pemangku kepentingan.

Oleh: M. Agus Yozami

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja pencegahan lembaga antirasuah tersebut. Hal ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/7).

“Audit yang dimaksud adalah Pemeriksaan dengan […]

Resmi, PP INI Imbau Notaris Work From Home dengan Pengecualian

PP INI masih menunggu jawaban Mendagri terkait permohonan notaris dimasukkan ke dalam sektor esensial.

Oleh: Fitri Novia Heriani

Ilustrasi: HOL

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait peran dan fungsi notaris selama PPKM Daruat untuk daerah Jawa-Bali. Ketua Umum INI Yualita Widyadhari mengatakan bahwa seluruh notaris diminta untuk melaksananan pekerjaan dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga adanya jawaban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas surat permohonan yang diajukan INI.

“Berkenaan dengan hal tersebut dan sebelum adanya […]

MA Tolak Uji Materi Aturan Seleksi CPNS

Tidak terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh: Ady Thea DA

Ilustrasi: BAS

Upaya hukum yang ditempuh dua calon pegawai negeri sipil berujung penolakan. Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan uji materi yang diajukan Mifta Adita Wulandari dan Suwarto terhadap Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi Calon PNS Tahun 2018.

Mifta dan Suwarto mengajukan uji materi Peraturan Menteri PANRB tersebut karena isinya dianggap merugikan mereka […]

Ini 8 Poin Penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Tapi, penerapan UU ITE ini dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan atau mengedepankan penyelesaian restorative justice.
Oleh: Agus Sahbani

Ilustrasi

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penandatanganan SKB itu disaksikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) […]

Positif-Negatif Perluasan Objek PPN

Semua pihak diminta dewasa menanggapi polemik rencana pengenaan PPN sembako dan pendidikan.

Rencana pemerintah untuk melakukan perluasan terhadap obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terus menjadi perbincangan dari banyak pihak. Beberapa obyek PPN yang sebelumnya masuk ke dalam negatif list atau disebut sebagai barang atau jasa tidak kena pajak seperti sembako, pendidikan dan kesehatan, digadang-gadang akan dikenakan tarif PPN.

Sebagai bentuk klarifikasi pemerintah terhadap isu yang beredar di publik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait upaya pengenaan PPN […]

Menanti Ketuk Palu Hakim Atas Gugatan CLS Pencemaran Udara

Untuk pertama kalinya di Indonesia, warga negara mengajukan gugatan terhadap pemerintah gara-gara pencemaran udara. Secara khusus, kualitas udara Jakarta yang digugat. Menggunakan mekanisme citizen law suit (CLS), 32 orang warga negara Indonesia menggugat Presiden (Tergugat I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat II), Menteri Dalam Negeri (Tergugat III), Menteri Kesehatan (Tergugat IV), dan Gubernur DKI Jakarta (Tergugat V). Adapun Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat ikut sebagai tergugat.

Perjalanan atas gugatan ini terbilang lama, hampir memakan waktu dua […]

Alami Kerugian Saat Di-ghosting Pasangan? Dua Langkah Hukum Ini Bisa Ditempuh

Perkawinan atau pernikahan biasanya menjadi tujuan akhir dari sebuah hubungan asmara antara pria dan wanita. Proses dan tata cara perkawinan ini diatur dalam UU Perkawinan, hukum adat beserta hukum agama.

Mitra Advokat Justika Ade Novita mengatakan pada dasarnya tiap calon pengantin wajib menjalani pendidikan pra nikah. Pendidikan pra nikah bertujuan untuk memberikan dan membekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia pranikah, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai

Namun dibalik pentingnya pendidikan pra […]

Ada Peluang Mengatasi Kendala Eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup

Eksekusi putusan perdata dan pidana yang terkait pemulihan kerusakan lingkungan tidak mudah untuk dilaksanakan karena terbentur ketiadaan aturan teknis pelaksanaannya secara komprehensif. Tapi, ada peluang yang bisa dilakukan salah satunya menyusun Peraturan MA tentang Eksekusi Pemulihan Lingkungan.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai salah satu upaya melindungi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat terdampak. Salah satu ketentuan yang terkait dengan hal ini adanya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan (pemulihan lingkungan) […]

KPK Izinkan Lagi Pertemuan Tatap Muka Penasihat Hukum dan Tahanan

Penasihat hukum berpendapat tatap muka penting dalam menjaga kerahasiaan klien.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengizinkan adanya interaksi langsung antara tahanan dengan pihak berkepentingan, seperti keluarga dan penasihat hukumnya di rumah tahanan KPK. Hal ini merupakan upaya penyesuaian penerapan budaya normal baru seperti yang dicanangkan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19.

“Namun demikian untuk kunjungan online juga tetap masih diberlakukan. Penerapan budaya New Normal Rutan KPK bagi kunjungan secara langsung dengan proporsi kehadiran fisik dalam jumlah tertentu dengan secara […]

Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian

Aktivitas manusia sehari-hari tidak lepas dari perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Perjanjian tidak harus dituang dalam bentuk tertulis, bahkan secara sederhana kegiatan jual beli dapat disebut dengan perjanjian.

Namun dalam kegiatan bisnis dan utang piutang, perjanjian disajikan dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Partner pada Nindyo & Associates, Sarmauli Simangunsong, mengatakan bahwa perjanjian yang disajikan dalam bentuk tertulis memberikan banyak manfaat dan […]

Translate »
error: Content is protected !!