Call Us ! +62 21 572 2077|contactus@msplawfirm.co.id

Melihat Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur berbagai sektor bisnis termasuk perindustrian dan perdagangan. Aturan turunan UU Cipta Kerja sehubungan kedua sektor tersebut yaitu Peraturan (PP) Pemerintah 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pemerintah menginginkan melalui pengaturan baru tersebut maka sektor industri dan perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi salah satu pedoman dalam perjanjian bisnis, baik secara bilateral maupun multilateral. Adanya […]

Tips Menyelesaikan Sengketa Perdata Secara Efektif dan Efisien

Ada tujuh poin penting bagi lawyer agar sengketa perdata dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Penyelesaian perkara perdata memiliki cara kerja yang berbeda dengan perkara pidana. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan, misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, perceraian, dan sebagainya.

Menurut advokat Emir Pohan dari Emir Pohan & Partners, terdapat perbedaan […]

Respons Pimpinan dan WP KPK Atas Arahan Jokowi Terkait Polemik 75 Pegawai

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai polemik yang terjadi dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui ada 75 pegawai di lembaga antirasuah tersebut yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sehingga berpotensi tidak bisa beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Jokowi, KPK memang harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi […]

Perlu Sinergitas Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Hukum Pro Bono

KAI berkomitmen memperluas pemberian bantuan hukum pro bono. Sistem pelaporan secara elektronik penting dijalankan.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga miskin atau warga yang memenuhi kriteria membutuhkan sinergitas antar para pemangku kepentingan. Jika berjalan sendiri-sendiri, bantuan hukum pro bono tidak akan berjalan maksimal. Kalangan advokat merupakan salah satu tokoh kunci keberhasilan pemberian bantuan hukum pro bono. Dalam konteks itu pula Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menyelenggarakan pelatihan e-probono bagi anggotanya.

Berbicara dalam pelatihan yang berloangsung secara […]

KPK Beri Penjelasan Soal Polemik Tes Wawasan Kebangsaan

Wadah Pegawai menganggap asesmen TWK menyalahi UU dan putusan MK.

Beberapa hari ini beredar informasi adanya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan ternyata kabar itu benar adanya, pimpinan KPK melakukan konferensi pers terkait informasi tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan sepanjang tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah berhasil melakukan asesmen TWK terhadap 1.351 […]

Catatan May Day 2021, 11 Regulasi Ini Dinilai Rugikan Buruh

Mulai dari pemotongan upah buruh, penundaan membayar THR, upah minimum diimbau tidak naik, upah padat karya, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei atau May Day 2021, serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan sejumlah catatan terkait kebijakan perburuhan selama tahun 2020, antara lain ada sekitar 11 regulasi yang dinilai merugikan buruh selama 2020.

Ketua Umum Konfederasi KASBI, Nining Elitos, menyebutkan sedikitnya ada […]

Siasat Agar Keluhan Konsumen di Medsos Tak Berujung Pidana

Revisi UU ITE perlu dilakukan untuk menghindari kriminalisasi. Namun sebaiknya konsumen langsung menyampaikan keluhan kepada perusahaan penyedia jasa atau produk, bukan ke publik.

Berbagai kasus kriminalisasi konsumen yang mengeluhkan suatu layanan produk atau jasa di media sosial makin marak terjadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi momok yang kerap menjerat konsumen. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dijadikan ancaman untuk menjerat konsumen yang memuat keluhannya di media sosial karena dianggap mengandung […]

Dakwaan Suap Rp32 Miliar Ex Mensos Juliari dan Uang Belasan Miliar di dalam Koper

Suap diberikan dari sejumlah penyedia barang Bansos Covid-19.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap yang mencapai Rp32,482 miliar. Pemberian suap tersebut diberikan oleh para pengusaha agar perusahaannya bisa ikut menjadi penyedia barang dalam pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020.

“Terdakwa Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024 bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar dari […]

Transaksi E-Commerce Diprediksi Naik, Ketentuan Perlindungan Konsumen Perlu Diperkuat

Penguatan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh Otoritas dan regulator terkait, sehingga diperlukan sinergi antar Kementerian dan Lembaga guna mendukung implementasi STRANAS-PK yang telah dicanangkan Pemerintah sejak 2017.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan akan ada peningkatan atau kenaikan transaksi di berbagai platform e-commerce menjelang Lebaran 2021. Untuk itu, pentingnya bagi reregulator memperkuat ekosistem perlindungan konsumen Indonesia di tengah tantangan perkembangan inovasi keuangan digital yang pesat

“Pada 5 Mei ada Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) dan menjelang itu ada […]

Yuk, Pahami Ciri-ciri Fintech dan Investasi Ilegal

Kemudahan teknologi dimanfaatkan pelaku membuat aplikasi dengan mudah, meski berkali-kali diblokir.

Kebutuhan dana masyarakat saat Ramadhan serta tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 cenderung meningkat. Memenuhi kebutuhan dana tersebut, terdapat kelompok masyarakat menggunakan layanan financial technology (fintech) dan memanfaatkan produk investasi. Masyarakat perlu memahami berbagai risiko meminjam dana fintech dan berinvestasi. Hal ini karena menjamurnya layanan fintech dan investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan ciri-ciri fintech dan investasi ilegal agar masyarakat terhindar dari jeratan tersebut. […]

Translate »
error: Content is protected !!