Kuasa hukum Juliari menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan keterangan saksi.
Oleh: Mochamad Januar Rizki
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7). Foto: RES
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7). Foto: RES
Persidangan korupsi bantuan sosial Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara telah memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/7) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. JPU KPK menuntut 11 tahun penjara terhadap Juliari karena terbukti bersalah menerima suap dalam penyediaan bansos COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500 juta, subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ungkap jaksa penuntut umum KPK, Ikhsan Fernandi Z, dalam persidangan tersebut.
Jaksa KPK yang juga terdiri dari Mohamad Nur Azis, Dian Hamisena, Yosi Andika Herlambang, Masmudi, Bagus Dwi Arianto, juga menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000. Bila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila tidak mencukupi dipidana penjara selama dua tahun.

Jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Dan, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10 ribu. (Baca: Begini Kronologis Mensos Juliari Minta Fee Rp10 Ribu Paket Sembako Bansos)

Jaksa KPK juga mengemukakan hal-hal yang memberatkan tuntutan terdakwa seperti jabatan selaku Menteri Sosial yang tidak mendukung program pemerintah pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya. Dan, perbuatan terdakwa dilakukan pada saat kondisi darurat bencana pandemi COVID-19.

“Perbuatan terdakwa yang mengambil keuntungan dari pengadaan bansos sembako COVID-19 di Kementerian Sosial yang dipimpinnya ini merupakan perbuatan yang sangat tercela dan suatu ironi di tengah penderitaan masyarakat kecil yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19,” kata jaksa. (Baca: Arahan Juliari: Jangan Beri Proyek Perusahaan yang Tidak Setor Fee)

Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Juliari Batubara selaku Menteri Sosial periode 2019-2024 dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain.

Tujuan pemberian suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako.

Uang suap itu menurut jaksa diterima dari Matheus Joko Santoso yang saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako periode April-Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako COVID-19 periode Oktober-Desember 2020.
Uang “fee” sebesar Rp14,7 miliar menurut JPU KPK sudah diterima oleh Juliari dari Matheus Joko dan Adi Wahyono melalui perantaraan orang-orang dekat Juliari yaitu tim teknis Mensos Kukuh Ary Wibowo, ajudan Juliari bernama Eko Budi Santoso dan sekretaris pribadi Juliari Selvy Nurbaity.

Matheus Joko dan Adi Wahyono kemudian juga menggunakan “fee” tersebut untuk kegiatan operasional Juliari selaku mensos dan kegiatan operasional lain di Kemensos seperti pembelian ponsel, biaya tes “swab”, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban hingga penyewaan pesawat pribadi.

Ada Ketidaksesuaian
Sementara itu, Juliari bersama kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Juliari akan mengajukan nota pembelaan pada Senin, 9 Agustus 2021. “Saya akan mengajukan pembelaan,” kata Juliari.

Kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail menambahkan pihaknya akan mengajukan pembelaan karena terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan penuntut umum dengan keterangan saksi. Dia mencontohkan, selama dalam persidangan pihaknya tidak pernah mendengar uang dari PT Bumi Pangan Digdaya. “Hal-hal seperti ini yang kami sampaikan dalam pembelaan, kami minta waktu yang cukup,” kata Maqdir.

Kemudian, Maqdir melihat apa yang disampaikan JPU lebih banyak berdasarkan asumsi dan keterangan Joko Santoso dan Adi Wahyono tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain. Di hadapan persidangan, didengar sejumlah saksi yang mengatakan uang yang diserahkan kepada Joko Santoso sekitar Rp7 miliar atau Rp6 miliar sekian. Tapi tuntutan ini seolah-olah berdasarkan uang keterangan saksi sekitar Rp 32 miliar. Kami mohon waktu yang cukup untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan,” jelas Maqdir.
SUMBER:https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6101302d415e2/eks-mensos-juliari-dituntut-11-tahun-penjara-di-kasus-bansos/?