Penerbitan PP 75/2021 penegasan bahwa kekuasaan telah masuk dan berpotensi mengganggu independensi perguruan tinggi.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro kembali menjadi sorotan publik setelah terbitnya PP No.75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang mengubah/merevisi PP No.68 Tahun 2013. Sebelumnya, dalam Pasal 35 huruf c PP 68/2013 melarang rektor dan wakil rektor rangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN/BUMD/Swasta. Namun, Pasal 39 PP 75 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021 ini mengubah kata “pejabat” menjadi “direksi”.
Dengan begitu, Rektor UI yang diketahui merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sebelumnya dinilai melanggar PP 68/2013, kini dengan berlakunya PP 75/2021 dianggap boleh merangkap jabatan sepanjang bukan jabatan direksi pada BUMN, BUMD. ataupun swasta. Perubahan beleid ini menimbulkan kritik di kalangan parlemen.
“Penerbitan PP 75/2021 ini menunjukkan oligarki kekuasaan yang semakin menguat,” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarifuddin Hasan dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021). (Baca Juga: Rektor Rangkap Jabatan Wakil Komisaris di BUMN, Bolehkah?)

Pasal 35 PP 68/2013 yang menyebutkan, “Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:  

  1. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
  2. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
  3. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
  4. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, dan/atau
  5. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI”.
Pasal 39 PP 75/2021 menyebutkan “Rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:
  1. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
  2. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
  3. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
  4. pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Pasal 33 UU 19/2003 yang menyebutkan, “Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebelumnya, pada akhir Juni lalu, rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro ini disorot setelah Rektorat UI memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI lantaran mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai “King of Lip Service” melalui akun Instagram BEM UI.
“Selama ini yang disorot rangkap jabatan Rektor UI dan alasan pemanggilan pengurus BEM UI yang dinilai mengebiri kebebasan berpendapat di kampus. Tetapi, yang dilakukan pemerintah malah mengubah Statuta UI yang pada akhirnya melegalkan rangkap jabatan tersebut,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu menganggap bila alasan komisaris/wakil komisaris BUMN bukan bagian direksi tidak dapat dibenarkan. Sebab, bagaimanapun komisaris atau wakil komisaris notabene sama-sama pejabat perusahaan BUMN. “Tapi, redaksinya diubah melarang rektor rangkap jabatan sebagai direksi BUMN,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini bisa menjadi preseden buruk hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi negeri, khususnya UI. Sebab, selama ini perguruan tinggi dikenal sebagai kawah candra di muka pemimpin masa depan yang tidak terikat dengan kepentingan tertentu. “Penerbitan PP 75/2021 ini penegasan bahwa kekuasaan telah masuk dan berpotensi mengganggu independensi perguruan tinggi.”
Politisi Partai Demokrat itu khawatir pola ini bakal dicontoh kampus negeri lain. Padahal publik berharap dosen atau pejabat kampus negeri fokus menjadi pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat yang jauh dari kepentingan politik praktis. Tapi, sayangnya saat ini bermunculan akademisi kampus yang rangkap jabatan dan masuk dalam lingkaran kekuasaan yang penuh dengan kepentingan politik.
Untuk itu, dia meminta pemerintah memberi ruang perguruan tinggi agar tetap independen serta bebas menyuarakan aspirasi tanpa terbelenggu dengan jabatan tertentu di elit perguruan tinggi. “Biarlah mahasiswa menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin UUD Tahun 1945. Ini bentuk keseimbangan kekuasaan yang semestinya dijaga, bukan dilarang-larang,” katanya.

Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menilai revisi PP 68/2013 melalui PP 75/2021 hanya menegaskan rektor diperbolehkan rangkap jabatan sebagai komisaris/wakil komisaris di BUMN. Konsekuensi hukumnya terdapat tambahan pendapatan (gaji) dan jabatan. “Bisa dapat gaji tambahan sekaligus tunduk pada kekuasaan,” ujarnya melalui akun twitternya.

Sebagai alumni UI, Fadli Zon paham betul kampus yang dahulu tempatnya menimba ilmu memiliki daya tarik tersendiri dalam perjuangan, tapi terbitnya PP 75/2021 malah menciderai nama besar UI yang melegitimasi jabatan komisaris BUMN dapat ditempati pejabat rektor. ”Sungguh memalukan! Kepercayaan masyarakat rontok baik pada dunia akademik maupun kekuasaan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai rangkap jabatan yang dilakukan Prof Ari Kuncoro tidak dapat dibenarkan. Semestinya seorang rektor universitas ternama di Indonesia memberi contoh yang baik. “Beliau amat terpelajar dan semestinya jadi contoh baik buat generasi muda ke depannya,” katanya.

 

SUMBER:https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60f7f0fbdc063/kalangan-parlemen-kritik-pemerintah-bolehkan-rektor-ui-rangkap-jabatan/?