Untuk pertama kalinya di Indonesia, warga negara mengajukan gugatan terhadap pemerintah gara-gara pencemaran udara. Secara khusus, kualitas udara Jakarta yang digugat. Menggunakan mekanisme citizen law suit (CLS), 32 orang warga negara Indonesia menggugat Presiden (Tergugat I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat II), Menteri Dalam Negeri (Tergugat III), Menteri Kesehatan (Tergugat IV), dan Gubernur DKI Jakarta (Tergugat V). Adapun Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat ikut sebagai tergugat.

Perjalanan atas gugatan ini terbilang lama, hampir memakan waktu dua tahun. Seharusnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah membacakan putusan pada 10 Juni 2021 lalu. Itu pun setelah tertunda selama dua pekan. Pada 10 Juni lalu, majelis hakim kembali menunda pembacaan putusan hingga 24 Juni 2021 mendatang.

Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, MR Andri Gunawan Wibisana, berpendapat gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta itu seharusnya dikabulkan. Ekspektasi kabulnya gugatan itu jika didasarkan pada kriteria hak atas lingkungan yang baik menurut pandangan David Boyd, UN Special Rapporteur on Human Rights and Environment, mengatakan terpenuhi atau tidaknya hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dapat dilihat dari aspek prosedural dan substantif.

Pada aspek prosedur, ada dua ukuran yang bisa dipergunakan yaitu terbukanya akses terhadap informasi lingkungan dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan mengenai lingkungan hidup. Pada aspek substantif perlu dilihat apakah negara telah atau belum membuat kebijakan atau langkah-langkah yang berkaitan dengan tugas hal. Pertama, melakukan monitor kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Kedua, mendata dan menilai sumber-sumber pencemaran udara.

Ketiga, menyediakan informasi dapat diakses publik termasuk nasihat kesehatan publik. Keempat, membuat peraturan, standar, dan kebijakan yang mendukung tercapainya kualitas udara yang baik. Kelima, membuat rencana aksi perbaikan kualitas udara pada level lokal dan nasional, dan jika perlu pada level regional. Keenam, mengimplementasikan rencana aksi tersebut dan menerapkan standar-standarnya. Ketujuh, melakukan evaluasi kemajuan dan jika perlu memperkuat rencana untuk memastikan standar kualitas udara tercapai.

Gugatan warga negara, menurut Prof. Andri Wibisana, memperlihatkan banyak hal yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, rencana aksi kesehatan lingkungan, dan indeks pencemaran udara yang real time. Tuntutan penggugat, kata Andri, sesuatu yang wajar karena meminta pemerintah memperbaiki kualitas udara. “Harusnya sih menang,” ujarnya dalam diskusi publik “Menilik Gugatan Polusi Udara Jakarta: Udara Bersih, Apakah Cuma Mimpi?”, Sabtu (12/6/2021). (Baca Juga: Ada Peluang Mengatasi Kendala Eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup)

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menjelaskan gugatan itu dilayangkan karena kondisi pencemaran udara di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Jakarta termasuk kota dengan tingkat pencemaran udara tinggi, bahkan tertinggi dibandingkan ibukota negara-negara ASEAN sebagaimana dilansir World Air Quality Report 2018.

Berbagai kelompok masyarakat sudah melakukan advokasi, tetapi hasilnya belum maksimal. Data dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) menunjukkan udara di Ibukota belum bersih sesuai standar WHO. Masalahnya, pencemaran udara Jakarta tidak semata bersumber dari Jakarta. Ada kontribusi dari daerah sekitarnya, misalnya pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap. Itu sebabnya, kata Nur Hidayati, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten ikut digugat.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Bella Nathania, memaparkan polusi udara di Jakarta bersumber dari banyak hal. Misalnya, asap knalpot kendaraan, aktivitas konstruksi, pembakaran batu bara, debu jalan beraspal, aerosol sekunder, pembakaran terbuka biomassa dan bahan bakar, partikel tanah tersuspensi, dan garam laut.

Para Tergugat dan Turut Tergugat sebenarnya menampik semua tuduhan yang diajukan para penggugat. Presiden, misalnya, dalam jawabannya atas gugatan menyatakan revisi Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) Nasional dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 dengan merujuk pada pedoman yang ditetapkan WHO tidak memungkinkan, karena pedoman WHO itu sulit diterapkan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. PP No. 41 Tahun 1999 mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam jawabannya ke pengadilan, Presiden menyatakan KLHK dan kementerian teknis lainnya sedang membahas revisi PP tersebut.

Adapun Tergugat II menyatakan telah memberikan bimbingan teknis pelaksanaan uji emisi kepada Tergugat V melalui program Adipura. Tergugat V mengklaim telah melakukan inventarisasi emisi di provinsi DKI Jakarta, dan telah melakukan sejumlah upaya –seperti pembatasan kendaraan bermotor pada jalur tertentu. Dari aspek kompetensi, para tergugat juga mengklaim bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan ini karena pada dasarnya yang dipersoalkan adalah dugaan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sekedar mengingatkan gugatan warga negara ini diajukan sehubungan dengan kualitas udara Jakarta yang dinilai para penggugat masih buruk. Gugatan dimasukkan pada 4 Juli 2019 setelah notifikasi yang disampaikan kepada tujuh pejabat tidak mendapat tanggapan. Sidang perdana berlangsung pada 1 Agustus 2019.

Dalam petitumnya, para penggugat meminta pengadilan mengesahkan gugatan menggunakan mekanisme CLS, dan memerintahkan Presiden dan para tergugat lain memperbaiki kualitas udara Jakarta melalui serangkauan kebijakan agar kualitas udara Ibukota sesuai dengan standar yang ditetap Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO). Hampir dua tahun setelah pendaftaran gugatan itu, PN Jakarta Pusat belum membacakan putusan. Majelis hakim berjanji akan membacakan putusan pada 24 Juni mendatang.

 

SUMBER:https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt60c4d6ad02b56/menanti-ketuk-palu-hakim-atas-gugatan-cls-pencemaran-udara/?