Semua pihak diminta dewasa menanggapi polemik rencana pengenaan PPN sembako dan pendidikan.

Rencana pemerintah untuk melakukan perluasan terhadap obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terus menjadi perbincangan dari banyak pihak. Beberapa obyek PPN yang sebelumnya masuk ke dalam negatif list atau disebut sebagai barang atau jasa tidak kena pajak seperti sembako, pendidikan dan kesehatan, digadang-gadang akan dikenakan tarif PPN.

Sebagai bentuk klarifikasi pemerintah terhadap isu yang beredar di publik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait upaya pengenaan PPN terhadap tiga sektor tersebut. Direktur P2Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan filter untuk pengenaan tarif PPN terhadap sembako, pendidikan dan kesehatan. Adapun kategori barang/jasa yang akan dikenakan PPN adalah barang/jasa yang bersifat premium yang hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang disebut Value Added Tax atau Goods and Services Tax.

Menurut Managing Partner Eksakta Legal Firm, Sutan R.H. Manurung, PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan kepada konsumen akhir. Berbeda halnya dengan PPh yang pajaknya langsung melekat pada gaji/pendapatan, beban pajak pada jenis PPN dapat digeser ke pihak lain. Sehingga konsumen akhir akan menjadi penanggung beban PPN. (Baca: Rencana Pengenaan PPN Sembako Berpotensi Digugat)

“Di PPN ada negatif list itu kalau bicara barang/jasa yang tidak dikenakan pajak. Kalau bicara barang/jasa yang kena PPN, itu awalnya ada di dalam daftar negatif list dan akan dikeluarkan. Pada saat barang/jasa itu dikeluarkan dari negatif list otomatis jadi barang kena pajak. Jadi isu sekarang itu sembako kena pajak. Pahami dulu sembako itu apa? Karena defenisi sembako itu tersebar, ada defenisi menurut Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,” kata Sutan dalam IG Live Klinik Hukumonline “Kena PPN di Mana-mana, Apa Dampaknya ke Kita?”, Jumat (18/6).

Polemik ini, lanjut Sutan, harus dilihat secara dewasa. Di satu sisi pengenaan PPN terhadap sembako, pendidikan dan kesehatan jelas akan berdampak pada daya beli masyarakat. Namun sebagai jenis PPN yang manfaatnya dirasakan tidak langsung, perluasan PPN akan memberikan dampak positif di kemudian hari yang bisa dikonversi pemerintah lewat fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan ataupun subsidi.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang dananya berasal dari pajak. Misal program BPJS Kesehatan, sekolah gratis (sekolah negeri), hingga subsidi. Sutan menegaskan pengenaan PPN dipastikan akan menurunkan daya beli masyarakat, tapi disisi lain pemerintah memberikan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, bahkan untuk UMKM.

“Daya beli kita ini diukur dalam GDP. Di Indonesia daya beli masyarakat itu relatif karena dicerminkan dari UMP. Artinya daya beli masyarakat tergantung daerah. Menurunkan daya beli memang melekat pengenaan PPN barang/jasa kena pajak, tapi di sisi lain ekspektasi untuk hidup meningkat. Kalau PPN dinaikkan layanan ke masyarakat harus ditambah. Jadi enggak serta merta mengambil sesuatu tapi tidak dilayani lebih. Melihat PPN ini harus dilihat secara makro pajak karena tidak bisa dinikmati secara langsung,” jelas Sutan.

Selain itu pengenaan PPN untuk sembako, pendidikan dan kesehatan tidak dilakukan secara merata dan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu. Konsep PPN untuk sembako, pendidikan dan kesehatan ini hampir sama dengan konsep pengenaan PPnBM yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan dengan kategori tertentu.

Selain itu di sektor kesehatan banyak berdiri klinik-klinik kecantikan ataupun rumah sakit bersalin premium yang dibanderol dengan tarif mahal dan tidak menerima pasien BPJS. Sutan menilai baik sektor kesehatan maupun pendidikan yang bersifat premium dan diperuntukkan bagi kluster tertentu layak dikenakan PPN. Bahkan hal ini sudah terjadi di restoran, hotel, ataupun warteg mahal namun kurang dipahami dan disadari oleh masyarakat.

“Yang mau diambil itu multi stage konsumen yang dianggap mampu, sama seperti PPNBM mau dibuat seperti itu. Fungsi pajak salah satu selain reguleren juga untuk memberikan kesejahteraan. Mari kita lihat secara dewasa. Liat kluster golongan atas menengah, dan bawah, lihat secara data baru bisa dilihat kebijakan ini diharapkan mampu memberikan subsidi dari yang mampu ke tidak mampu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengingatkan bahwa kebijakan pengenaan PPN sembako terbuka untuk digugat dengan argumentasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional.

Arsul mengingatkan, beberapa waktu lalu Pemerintah telah melakukan relaksasi kebijakan perpajakan dengan meminimalkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPN-BM) terhadap mobil dengan kategori tertentu.

“Padahal yang diuntungkan terhadap kebijakan ini hanya sebagian rakyat Indonesia saja, khususnya mereka yang berstatus kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan dan daya beli atas mobil yang mendapatkan keringanan PPN-BM. Ini artinya Pemerintah rela kehilangan salah satu sumber pendapatan fiskalnya,” ujarnya.

Namun menurut dia, kalau kemudian untuk menutup kehilangan sumber fiskal tersebut Pemerintah menggantinya dengan menambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat, maka sisi keadilan sosial-nya bagi seluruh rakyat Indonesia patut dipertanyakan.

Politisi PPP itu mengatakan, selain sisi keadilan sosial, maka dari sisi konstitusi, kebijakan memberikan keringanan PPN pada sektor tertentu yang bukan merupakan hajat seluruh rakyat dan mengganti kehilangan sumber fiskalnya dengan mengenakan PPN pada sektor yang justru merupakan hajat hidup seluruh rakyat bisa dipandang sebagai bertentangan dengan norma konstitusi.

“Norma konstitusi tentang prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan serta keharusan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional,” tandasnya.

 

SUMBER:https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60cdae4b095eb/positif-negatif-perluasan-objek-ppn?