PP INI masih menunggu jawaban Mendagri terkait permohonan notaris dimasukkan ke dalam sektor esensial.
Oleh: Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HOL
Ilustrasi: HOL

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait peran dan fungsi notaris selama PPKM Daruat untuk daerah Jawa-Bali. Ketua Umum INI Yualita Widyadhari mengatakan bahwa seluruh notaris diminta untuk melaksananan pekerjaan dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga adanya jawaban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas surat permohonan yang diajukan INI.

“Berkenaan dengan hal tersebut dan sebelum adanya surat jawaban dari Menteri dalam  Negeri, dengan ini kami mohon kepada seluruh Anggota Ikatan Notaris Indonesia agar tetap mematuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15/2021 tersebut dan mendukung Pemerintah dalam upaya mengurangi lonjakan kasus Covid-19 yang saat ini sangat mengkhawatirkan, dengan tidak membuka sementara Kantor Notaris dan semaksimal mungkin bekerja dari rumah,” kata Yualita dalam pernyataan resmi, Rabu (7/7).
Namun imbauan ini dikecualikan di beberapa kabupaten/kota yang Kepala Daerahnya telah menetapkan Kantor Notaris  termasuk sektor esensial. Yuanita menegaskan hal ini dilakukan semata-mata sebagai wujud tanggung jawab dan keprihatinan/kepedulian INI terhadap kondisi bangsa dan Negara saat ini.
Sehubungan dengan berlakunya PPKM Darurat, PP INI juga telah mengajukan surat permohanan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 92/U/3- VII/PP-INI/2021 tanggal 3 Juli 2021. Pada intinya surat permohonan tersebut meminta agar notaris tetap dapat menjalankan  aktivitas kerja yang dikecualikan dalam keadaan PPKM Darurat dan Kantor Notaris  dimasukkan ke dalam kategori sektor esensial, sebagai penunjang kegiatan perbankan dan pasar modal.
“Saat ini PP-INI sedang menunggu jawaban surat tersebut dari Menteri Dalam Negeri RI,” jelas Yualita. (Baca: Profesi Advokat Tak Masuk Sektor Esensial, PERADI Surati Presiden)
Kepala Bidang Humas PP INI Wiratmoko menegaskan sebelum adanya jawaban dari Mendagri atas permohonan PP INI untuk memasukkan notaris ke sektor esensial, kantor notaris untuk sementara ditutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk dukungan INI dalam membantu dan mendukung pemerintah dalam menanggulangi dan membasmi Covid-19.
Selain itu, Wiratmoko berharap notaris yang melanggar PPKM Darurat dengan tetap membuka kantor notaris dapat diberikan teguran hingga menunggu kepastian dari Mendagri.

“Terkait rekan-rekan kita yang terkena sanksi pidana karena kemarin tetap buka kantor agar hanya dikenakan teguran mengingat seharusnya kita masuk ke sektor esensial dan kiga menunggu kepastian dari Mendagri atas surat kita,” jelas Wiratmoko kepada Hukumonline.

Sebelumnya, Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Andre Rahadian mengatakan profesi advokat, notaris, maupun akuntan masuk ke dalam kategori non esensial sehingga wajib melaksanan kegiatan dari rumah atau Work From Home (WFH).

“Advokat, notaris dan akuntan, semua profesi di luar dari esensial itu berlaku WFH,” kata Andre yang juga seorang advokat ini kepada Hukumonline, Sabtu (3/7).

Andre menegaskan pemerintah sengaja mengatur sesempit mungkin sektor esensial dan kritikal untuk mengurangi mobilisasi masyarakat di luar rumah. Dia memastikan tak ada faktor diskriminasi untuk sektor profesi, tujuan pemerintah hanya ingin mengurangi penyebaran Covid-19.
“Sengaja ambil sesempit mungkin, jadi yang menyangkut kelangsungan hidup atau jalannya roda ekonomi misalnya energi, kesehatan, infrasrtuktur, yang tidak menimbulkan kerumunan, seperti tambang itu lebih banyak mesin daripada orang masuk ke sektor esensial dan kritikal. Ini harus dimengerti, ini bukan diskriminasi tapi upaya darurat untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Jadi semakin sedikit orang yang tidak bisa keluar rumah akan semakin baik,” tegasnya.
Senada, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan lembaga peradilan termasuk kategori esensial sektor pemerintahan. Hal ini karena lembaga pengadilan memberi pelayanan publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Hanya saja hal tersebut tidak berlaku untuk advokat. Dia menegaskan advokat wajib menjalankan WF

Untuk diketahui, PPKM darurat berlaku mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 mendatang khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Dalam kebijakan PPKM Darurat ini terdapat berbagai sektor bisnis yang diperbolehkan, dibatasi hingga dihentikan kegiatannya selama PPKM Darurat.

Dalam butir ketiga ayat c instruksi tersebut dinyatakan sektor esensial yaitu sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian, esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sedangkan, sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

 

SUMBER:https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60e560be4432a/resmi–pp-ini-imbau-notaris-work-from-home-dengan-pengecualian/?